Demokrasi Sosial Indonesia; Sebuah Rumusan Politik Ekonomi Pendiri Bangsa

Sistem ekonomi politik dunia saat ini sedang mengalami pasang surut yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berbagai peristiwa di dunia beberapa tahun lalu. Sebut saja peristiwa 9/11 yang bisa dikatakan sebagai tonggak balik perubahan politik ekonomi dunia. Banyak pihak meyakini jika peristiwa ini merupakan fenomena ekonomi, bukan sekedar politik dan serangn teroris saja. Argumen tersebut diusung karena dua gedung Amerika Serikat, WTC dan Pentagon merupakan pusat dari pusat perdagangan ekonomi negara Amerika dan beberapa klien nya di dunia. Selain itu, runtuhnya tembok Berlin dan Bubarnya Uni Soviet sebagai negar adidaya yang bertolak belakang dengan Amerika Serikat juga menandai adanya beberapa perubahan.

Perubahan ini tak anyal karena cengkeraman masyarakat negara-negara komunis akan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, yang mana hal tersebut dapat dengan mudah ditemui dan didapatkan jika mereka menganut sistem ekonomi kapitalisme yang memiliki kecenderungan menganut sistem politik liberalis. Begitu juga dengan perubahan tatanan ekonomi politik negeri kita tercinta Indonesia. Indonesia mengalami beberapa sistem ekonomi politik yang pelik. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia cenderung lebih sosialis dan sedikit menjurus kepada komunisme.Meskipun politik pada masa itu menganut politik luar negeri bebas aktif yang berarti bahwa bangsa ini tidak memihak kepad blok, maupun negara adidaya manapun.

Ketika masa pemerintahan Soeharto, pemerintah negara Indonesia mulai membuka diri terhadap dunia barat dan menerapkan kebijakan hutang luar negeri kepada IMF dengan jumlah yang teramat besar. Masa ini bisa dikatakan awal mulanya Indonesia menganut sistem ekonomi politik yang tidak lagi murni bebas dan aktif, karena pada kenyataannya kebijakan pemerintah Indonesia dikekang oleh LoI dari IMF yang dikendarai oleh negara-negara barat. Kemudian Indonesia menganut sistem reformasi setelah keruntuhan rezim militer Soeharto yang telah menguasai tanah air selama 32 tahun. Masa reformasi, merupakan masa yang diidamkan oleh setiap kalangan dan elemen masyarakat yang hidup dan merasakan pahitnya rezim Orde baru Jenderal Soeharto. 

Namun, dalam perja((lanannya, pergerakan dan perubahan dari sistem reformasi masih kurang greget dan kurang bisa mewadahi aspirasi masyarakat secara total, meskipun dunia pers tidak lagi dikekang seperti halnya sewaktu pemerintahan Orde baru. nampaknya ada beberapa kearifan lokal yang dilupakan oleh pemerintah reformasi kita. masih menjangkitnya virus Orde Baru yang sangat terkenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotismenya. Kearifan lokal ini adalah dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh para founding fathers kita ketika merumuskan Negara Kesatuan Indonesia, baik yang tertuang dalam Undang-undang dasar negara 1945, dasar negara Pancasila, maupun Garis Besar Haluan Negara Republik Idonesia. 

Para pendiri bangsa ini menginginkan suatu sistem ekonomi politik yang menekankan pada kesejahteraan individu tanpa menghilangkan esensi dari sifat fitrah manusia itu sendiri, seperti gotong royong, tolong menolong, saling menghargai, dan mencintai sesamanya. Sistem ekonomi politik seperti ini sejatinya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang sebenar-benarnya dengan berbagai kearifan lokal yang seharusnya dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh generasi penerus Indonesia. Sistem ini bukanlah sebuah sistem yang usang, di Eropa bagian utara, negara-negara kawasannya menganut sistem tersebut yang populer disebut sebagai sistem ekonomi politik social welfare. 

Social Welfare, sebuah tatanan ekonomi politik yang memiliki kesamaan dengan sistem ekonomi politik demokrasi sosial berlandaskan ekonomi kerakyatan versi founding fathers bangsa Indonesia. Dekrasi sosial adalah nama untuk sebuah sistem ekonomi politik yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini. Demokrasi sosial memiliki empat unsur (Rachbini: 2001) yang mana harus terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan, unsur tersebut diantaranya (i) politik regulasi ekonomi yang adil dan penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Substtansi dari unsur pertama ini adalah para konglomerasi dan lingkungannya. Konglomerasi menjadi hal elemen yang sangat disoroti karena konglomerasi yang dimaksud adalah konglomerasi yang dilahirkan dari perkawinan antara kekuasaan dan segelintir orang berkepentingan dengan cara pemburuan rente ekonomi, monopoli, dan manipulasi. Untuk mengatasi sistem konglomerasi tersebut, seharusnya pemerintah melakuakan penertiban undang-undang monopoli, serta sistem ekonomi belah ketupat, bukan lagi sistem ekonomi segitiga. Sehingga ada integrasi kerjasama antara konglomerasi, pelaku usaha kecil menengah, serta kaum konsumen.

(ii) Terbukanya akses sumber daya alam dan keadilan terhadap pertnahan dan sumber daya alam. Keterbukaan dan kemudahaan akses yang diberikan kepada pengusaha kecil menengah akan sangat membantu mereka mengembangkan usaha yang digeluti. Karena tanah merupakan modal awal produksi seorang pengusaha untuk melakukan produksi. Selama ini tanah diperlakukan sebagai komoditi ekonomi, yang dapat dispekulasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Padahal seharusnya jika politik pertanahan baik, maka sistem pertanian dan industri juga akan mengikuti dalam hal produktivitasnya.

(iii) Demokrasi politik untuk tenaga kesejahteraan tenaga kerja. Jika kesejahteraan tenaga kerja diperhatikan dengan baik, maka kinerja mereka dengan sendirinya akan meningkat, hal ini akan sangat menguntungkan karena akan membantu meningkatkan produktivitas secara agregar dan perekonomian pasti mengalami pertumbuhan yang baik. (iv) Institusi keuangan yang demokratis dan mudah diakses oleh semua kalangan. Institusi keuangan ini bisa berbentuk bank maupun lembaga non-bank. Peran serta dan kemudahan akses institusi keuangan menjadi sengat berarti dalam tatanan politik ekonomi karena lembaga ini menjadi mediator antara orang yang kelebihan dan membutuhkan dana. Apabila institusi keuangan lebih demokratis untuk diakses oleh semua kalangan pengusaha, maka pengusaaha akan mendapat modal tambahan untuk memperluas sendi-sendi usahanya. Dan ini sangat berharga untuk menunjang prosees dan aktivitas produksi.

Begitulah kiranya apa yang dipikirkan dan dirumuskan oleh para bapak pendiri bangsa ini agar negara yang Indonesia bisa tumbuh menjadi besar karena kearifan lokal yang dimiliki sehingga bangsa lain akan mengenali dengan jati diri yang baik. Tidak hanya seekedar negara dengan wilayah besar yang tidak berpengaruh besar pula untuk kemaslahatn masnusia.