Abstract:
Aktivitas
produksi merupakan aktivitas yang sangat urgen dalam kegiatan
perekonomian manusia untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan. Berbagai
daerah memiliki fungsi produksi masing-masing. Tujuannya sama akan
tetapi dengan perbedaan fungsi yang berbeda maka berbeda juga
kesejahteraan masyarakat dan budaya yang terbentuk.
Jell :
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Kesejahteraan
suatu kominatas masyarakat bisa dilihat dari kegiatan perekonomian
masyarakat tersebut. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan
produksi, ditribusi, ataupun konsumsi yang dilakukan oleh setiap
individu yang merupakann bagian dari kelompok masyarakat. Kegiatan
ekonomi ini juga yang terkadang menimbulkan banyak kriminalitas terjadi
dimana-mana. Banyak pihak yang dengan keras menuding orang-orang miskin
dan kemiskinan lah yang menjadi asal muara berbagai kejahatan yang
meresahkan masyarakat ini.
Selama
ini tindakan kriminalitas yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi kurang
diperhatikan oleh para penegak hukum di seantero negeri ini, bahkan
para oknum penegak hukum acap kali terlibat dalam masalah-masalah
kriminal ekonomi ini. Sebut saja berapa banyak penegak hukum yang
seharusnya mengawal tegaknya hukum di negeri ini menjadi terdakwa dalam
kasus korupsi, kolusi juga nepotisme. Hampir di setiap kubu dari
instansi-instansi penegak hukum bersemanyam tikus-tikus kantor yang dengan sangat lihai mengelabui ribuan juta rakyat Indonesia dengan alibi-alibi
yang mereka ciptakan. Mulai dari POLRI, Kejaksaan Agung, Dirjn Pajak,
Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, sampai kepada para pengawas rutan (
rumah tahanan) pun ikut andil dalam perkara tipikor yang selama ini
diperangi oleh KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi).
Dilain pihak, jika kita melihat betapa na’asnya
nasib saudara-saudara kita yang menjadi bulan-bulanan hukum dan
keadilan di Indonesia. Petani coklat yang didakwa mencuri karena
mengambil 3 buah coklat yang telah jatuh, atau buruh kebun karet yang
didakwa dengan hal masalah yang mirip. Ada apa sebenarnya dengan negara
kita? Dan ada apa dengan budaya masyarakat negeri ini? Apakah kemiskinan
selalu menjadi kambing hitam atas semua kriminalitas perekonomian?
Fenomena
sosial seperti diatas sangat rentan terjadi dimasyarakat kita,
terkhusus didaerah-daerah dan kabupaten. Kabupaten Cilacap misalnya,
kabupaten dengan luas wilayah 225.360,840 Ha[1] di Jawa Tengah yang berpenduduk 1.641.031[2]
merupakan kabupaten terluas yang berada di Jawa Tengah dan memiliki
potensi alam yang luar biasa kaya, akan tetapi melimpahnya sumber daya
alam tersebut belum bisa dirasakan secara maksimal oleh rakyat lantaran
kurang produktifnya kegiatan perekonomian mereka. Kegiatan perekonomian
yang dilakukan hanyalah sekedar kegiatan perekonomian biasa untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian yang memikirkan
kebutuhan dimasa mendatang.
Oleh
karenanya kemiskinan terjadi hampir disebagian besar kecamatan yang
ada. Padahal banyak sekali anak daerah yang berprestasi dan memiliki
gelar di luar kota, namun mereka enggan pulang kampung dan
membangun daerah karena kuran diperhatikannya pendidikan dan
kesejahteraan disana. Sedangkan mereka yang kurang dalam ilmu
pengetahuan lebih memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang
menyumbangkan banyak devisa negara, namun sekali lagi hal tersebut belum
bisa mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan yang ada. Hal ini juga
dipengaruhi karena adanya kawasan-kawasan yang diproses untuk kegiatan
eksploitasi sumber daya alam yang dicanangkan oleh perusahaan
perusahaan, seperti Desa Bunton di Kecamatan Adipala dan Desa
Karangkandri di Kecamatan Kesugihan. [3]
Kurangnya sistem monetasi[4]
dan investasi dari luar negeri juga menjadi kenadaa non teknis yang
selalu menjadi momok perusahaan lokal pengolah pengolah sumber daya alam
yang ada. Sedikitnya investor yang tertarik berinvestasi seharusnya
menjadi pekerjaan rumah para pejabat daerah untuk lebih agresif
dalam mengenalkan potensi alam Kabupaten Cilacap. Sehingga pengentasan
saat ini yang baru mencapai 150.000[5] Kepala Keluarga bisa berjalan lancar dan mencapai angka yang lebih lagi ditahun-tahun yang akan datang.
I.2. Rumusan Masalah
Latar
belakang permasalahan yakni munculnya wacana bahwasanya faktor modal
dan pendidikan bukan lah suatu yang urgen dalam membangun perekonomian
dan produktivitas suatu daerah. Akan tetapi fakta-fakta ekonomi,
politik, dan kebudayaan di Kabupaten Cilacap yang notabene-nya
adalah tanah tumpah daerah penulis sendiri perlu dikaji lebih mendalam
lagi. Maka, penulisan karya ini bisa dinisbahkan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Seberapa urgen kah aliran dana atau monetasi dan pendidikan di suatu daerah terhadap pembangunan perekonomian daerah dan produktivitasnya?
2. Skema
kebijakan seperti apakah yang seharusnya diambil pemerintah setempat
untuk mensiasati monopoli sumber daya alam dalam hal ini eksploitasi
berlebihan sehingga kurang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar?
1.3. Manfaat Penulisan
Sumber
daya alam yang melimpah jikalau tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat
secara optimal dan maksimal akan terasa hambar dan tidak bisa membawa
kesejahteraan yang diharapkan, oleh karenanya penulisan karya ilmiah ini
diharapkan bisa:
1. Memberikan
pandangan bagi para penguasa kebaikan untuk tidak mengesampingkan
faktor-faktor non-teknis yang terkadang menjadi penghambat perekonomian
suatu daerah.
2. Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya ilmu dan integritas dalam memanfaatkan karunia Tuahan Yang Maha Kuasa.
I.4. Data dan Metodologi Penulisan
Penyusunan
karya tulis ini merupakan penulisan atas penelitian study pustaka atau
study literatur yang telah dipublikasikan dan kemudian dikaji sesuai
arah kajian dan teoritis. Adapun study literatur tersebut diambil dari:
Artikel pada majalah, surat kabar, maupun internet, buku pegangan, serta
fenomena yang terjadi akhir-akhir ini.
BAB II
KAJIAN TEORI
II.1. Fungsi Produksi
Dalam
teori ekonomi, produktivitas adalah fungsi dari faktor-faktor produksi.
Produktivitas dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Pada masyarakat
yang struktur pasarnya mendekati struktur pasar persaingan sempurna,
produktivitas sangat ditentukan oleh faktor tenaga kerja. Sudibyo (1995)
mengemukakan, setelah revolusi industri, terjadi transformasi fungsi
produksi yaitu bahwa sebagian dari produktivitas fungsi produksi, yang
semula ditentukan oleh tenaga kerja, ditentukan oleh kapital (dalam
peralatan mesin). Maka, produktivitas adalah fungsi dari faktor tenaga
kerja (L) dan kapital (K). Dengan munculnya gelombang transformasi
tersebut, maka muncul pula pola transformasi ketiga dalam bentuk human capital yang substansinya adalah iptek.[6]
Dengan
demikian, berarti fungsi produksi masyarakata tidak lagi ditentukan
oleh tenaga kerja (L) semata, akan tetapi melibatkan modal (K) dan human capital
( intelektual atau I). Realitanya, masyarakat kita memiliki seua bentuk
fungsi sistem produksi yang dipengaruhi oleh semua aspek diatas, dari
fungsi yang paling sederhana yakni Q=f (L) hingga yang paling komplek ( Q
= f(K,L) ). Fungsi yang paling simple biasanya dimiliki oleh
buruh-buruh tani ataupun buruh bangunan yang hidup di pedasaan atau
pelosok kabupaten yang sangat susah dijangkau. Sedangkan fungsi yang
lebih baik ( Q = f (K,L))
II.1. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap memiliki potensi alam yang luar biasa besarnya. Sumber daya ala
mini bias mensejahterakan rakyat jika diolah dengan baik oleh penduduk
sekitar. Akan tetapi sumber daya ini cenderung dieksploitasi oleh
pihak-pihak yang notabenenya adalah orang-orang luar daerah ataupun
pendatang baru. Sebut saja perusahaan-perusahaan raksasa seperti P.T.
Holcim Indonesia,Tbk., P.T. Pertamina, dan perusahaan besar lainnya.
Sumber daya alam tersebut dikeruk oleh orang lain padahal masih banyak
orang-orang pribumi yang tidak terserap sebagai tenaga kerjanya dan
kurang diperhatikan kesejahteraannya.
Berikut
ini potensi alam dan sumber daya mineral yang dimiliki Kabupaten
Cilacap yang masih sangat belum optimal penggaliannya dan membutuhkan
investasi yang sangat besar[7]:
1. Bidang Perikanan Laut
Aktifitas
nelayan setempat untuk menangkap ikan belum mencapai batas ZEE
dikarenakan belum adanya fasilitas yang memadai. Untuk mengoptimalkan
potensi laut ini membutuhkan dana sekitar 300 Milyar untuk mempangun dok
kapal sederhana dan tempat penjualan ikan (TPI).
2. Bidang Perikanan Darat
Di
sektor perikanan masih memerlukan banyak investasi berhubung dengan
kurangnya pasokan ikan. Konsumsi masyarakat mencapai 19 juta ekor
pertahun sedangkan jumlah pasokan ikan hanya sekitar 14 juta ekor
pertahunya. Dari budidaya rumput laut dan ikan kerapu juga belum
memenuhi permintaan pasar.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Sector perkebunan dan kehutanann yang supplier
di bidang industry permebelan membutuhkan investasi sekitar 90 Milyar.
hal ini juga menjadi indicator mahalnya bahan baku pembuat perabotan
rumah tangga. Padahal kayu yang dihasilkan adalah kayu yang sangat urgen
penggunaannya dalam pembuatan bahan perabotan, sperti kay albiso. Juga
kayu putih sebagai pemsok atsiri dan jarak pagar sebagai bahan baku
biofel.
4. Bidang Sumber Daya Mineral
Sumber
daya mineral merupakan sector yang membutuhkan dana investasi terbesar
di Kabupaten Cilacap, karena Kabupaten Cilacap memang memiliki sumber
daya alam migas yang melimpah dan beum digali secara keseluruhan.
Meliputi minyak bumi, batubara, emas, pasir besi, bentonit, trass, talk,
gamping, andesit, lempung, tanah urug, dan pasir batu.
BAB III
PEMBAHASAN
Kegiatan ekonomi muncul karena adanya perpaduan manusia sebagai khalifa dan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini.[8]
Oleh karena itu tujuan dari kegiatan perekonomian adalah untuk memenuhi
kebutuhan dengan segala keterbatasan dan kemampuan manusia sebagai
simbol survive di dunia yang
fana ini. Sebagaimana yang disampaikan Sanrego(2010) bahwasanya
kegiatan ekonomi merupakan perpaduan alam dan manusia. Alam sebagai
sumber dari segala faktor input produksi, sedangkan manusia sebagai
pengolah yang menempati factor tenaga kerja. Sehingga dalam skema
ekonomi mikro didapat sebuah formula sederhana yang mana output (Q)
sebuah produksi bergantung pada faktor input yang berupa kombinasi
capital (K) dan tenaga kerja (L).
Skema
tersebut merupakan skema ya sangat sederhana dan hanya dimiliki oleh
masyarakat yang cenderung dengan keterbatasan di setiap lini. Sedangkan
menurut Sudibyo(1995), skema yang baik dari sebuah factor produksi
adalah perpaduan antara modal (K), tenaga kerja (L), dan intelektual (I)
yang merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja
maupun menejemen perusahaan yang baik dan saling bersinergi.
Akan
tetapi jika melihat prakteknya dilapangan, sagat susah sekali ditemukan
perusahaan atau produsen yang benar-benar memiliki skema produksi
sempurna seperti apa yang telah diteorikan oleh Sudibyo diatas. Bahkan
kebankan dari masyarakat sendiri hanya memiliki factor (L) tanpa factor
(K) dalam melakukan kegiatan produksinya. Seperti juga masyarakat
pedalaman di Kabuapaten Cilacap yang hanya memiliki skema (L) sebagai
factor tunggal produksi. Hal terjadi karena minimnya monetisasi atau proses mengalirnya dana dari pihak yang berlebih ke pihak yang membutuhkan, dalam hal ini adalah pihak produsen.
Selain susahnya dana segar, system administrasi birokrasi yang ruwet juga
menjadi salah satu indikasi sulitnya perubahan skema produksi dari yang
paling sederhana menjadi lebih baik. Sebut saja di Kabupaten yang
memiliki tenaga kerja yang lumayan banyak dan sumber daya alam yang
sangat melimpah belum bisa memaksimalkan segala sumber
daya sebagai factor input daripada produksi. Dana triliunan rupiah yang
dibutuhkan seharusnya bias didapatkan dari pembiayaan perbankan maupun
pembiayaan lainnya. Sayangnya rumitnya administrasi membuat para
investor enggan untuk menanamkan dana mereka di Kabupaten ini.
Para
investor hanya tertarik untuk menginvestasikan dana mereka lewat
perusahaan besar seperti PT Holcim maupun Pertamina. Padahal, jika
mereka mau memnginvestasikan di bidang lainnya seperti perikanan maupun
perhutani yang memiliki lebih banyak potensi dan menjajikan. Mereka
kurag tertarik karena tenaga kerja yang mengelola dana masih kurang
kompeten dan menjanjikan dalam menejemen. Hal ini ada karena kuran
kompetennya pendidikan yang ada. Sehingga investor harus menimbang
resiko dan memikirkannya beribu-ribu kali.
Satu lagi kelemahan yang dimiliki Kabupaten Cilacap, yakni dalam system pendidikan dan instansi penyelenggara yang masih
sangat minim sekali. Sampe sekarang di Kabupaten ini belum ada
perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang bias dipertanggungjwabkan
kredibilitas dan dedikasinya dalam mencetak orang-orang yang kompeten.
Sedangkan orang-orang pribumi yang memiliki kompetensi lebih memilih
menempuh pendidikan di luar daerah dan lebih memilih tinggal di daerah
lain lantaran sudah hidup enak dengan kesuksesan yang dia raih disana.
Masalah
pendidikan juga yang seharusnya menjadi pusat perhatian semua
stakeholder ekonomi tidak terkecuali pemerintah. Karena setiap kegiatan
perekonomian tidak terlepas dari faktor ini. Bahkan kemiskinan yang
digembor-gemborkan sebagai masalah perekonomian, bisa ditandaskan dengan
munculnya inovasi dan kreatifitas dari orang-orang yang berpendidikan
dan kompeten. Sebenarnya banyak orang-orang yang kreatif
dan inovatif tapi sayangnya mereka kurang di dukung oleh pendidikan yang
sistematis sehingga putusan yang dihasilkan juga akan kurang
sistematis.
Pengentasan
kemiskinan contohnya, selama ini pengentasan orang-orang miskin hanya
sebatas pemberian bantuan langsung berupa barang dan uang saja. Padahal
orang-orang miskin lebih butuh pemberdayaan untuk meng-upgrade
kehidupan ekonomi mereka. Akhirnya kegiatan produksi di masyarakat
tidak berkembang sedang kegiatan konnsumsi semakin meningkat. Hal ini
akan membuat barang jadi lebih mahal dan akhirnya ada kesenjangan
social. Padahal kehidupan tidak harmonis cenderung terpacu oleh
kesenjangan social yang terjadi.
BAB IV
PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
Kesimpulan
dari tulisan ini adalah susahnya sebuah proses monetasi yang menjadi
faktor input produksi mengakibatkan penghalang tersendiri untuk
berkembangnya kegiatan perekonomian terkhusus pada kegiatan produksi.
Karena aliran dana atau investasi merupakan kegiatan yang sangat urgen
dalam pembangunan perekonomian dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
Sedikitnya investor yang berminat juga dikarenakan rumitnya birokrasi
untuk berinvestasi.
Di
lain pihak, standardisasi kompetensi manusia sebagai stakeholder juga
sangat dibutuhkan. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan adanya standar
pendidikan yang tinggi dan banyakna instansi penyelenggara pendidikan
kompeten.
IV.2. Saran
1. Hendaknya proses monetasi dipermudah dengan adanya peraturan pemerintah yang lebih mendukung.
2. Didirikannya instansi pendidikan seperti universitas yang bermutu sehingga bisa menelorkan orang-orang yang kompeten.
DAFTAR PUSTAKA
Sudibyo, Bambang. Substansi Kemiskinan dan Kesenjangan.1995. Yogyakarta:ICMI
Sukirno, Sadono. Mikro Ekonomi “Teori Pengantar”.1994. Jakarta: Raja Grafindo Persada
[1] Lihat di cilacapkab.go.id
[2] Sensus penduduk Cilacap 2010, diunduh pada 2 Januari 2011 dari www.bps.go.id
[3] Lihat wikipedia.com / kabcilacap
[4]
Aliran dana dari pemerintah atupun Bank dan Lembaga Keuangan lainnya
yang memberi pembiayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat dalam megolah usahanya.
[5] http://humascilacap.info/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=610
[6] Sudibyo, Bambang. Substansi Kemiskinan dan Kesenjangan.1995. Yogyakarta:ICMI
[7] Lihat Cilacapkab.go.id, “Indeks Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Cilacap”.
[8] Disampaikan Sanrego, Yulizar D, ketika belajar bareng temilnas di STEI Tazkia
0 komentar: (+add yours?)
Post a Comment